Dedie Rachim Lantik Pejabat Definitif, Tegaskan Jabatan Harus Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

Mediabogor.co, BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Senin (27/7/2026). Pelantikan tersebut sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang sebelumnya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), dengan penekanan bahwa setiap pejabat harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan amanahnya.

Prosesi pelantikan berlangsung di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor. Jabatan yang diisi meliputi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bogor, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUD Kota Bogor, Kepala Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Bapenda Kota Bogor, serta Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bogor.

Dalam arahannya, Dedie Rachim menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sekadar posisi administratif.

Khusus kepada Kepala Bagian Kesra, ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, seluruh bantuan harus diberikan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan, bukan karena kedekatan atau hubungan tertentu.

“Untuk di bidang Kesra ini nomor satu yang paling penting adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak dibantu dan diberikan bantuan. Jadi jangan karena siapa, hubungannya apa, tapi betul-betul dengan data dan fakta lapangan,” tegas Dedie.

Ia berharap anggaran yang dikelola Bagian Kesra dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Selain itu, Bagian Kesra juga diminta terus membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh unsur dan tokoh lintas agama di Kota Bogor.

Kepada Kepala Bagian PBJ, Dedie menyoroti pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, peningkatan kompetensi, kredibilitas, dan kelengkapan administrasi perusahaan menjadi faktor penting untuk menciptakan persaingan yang sehat.

Dedie juga mengingatkan perlunya efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama untuk kebutuhan operasional perkantoran, agar anggaran yang dihemat dapat dialihkan bagi program yang lebih berdampak kepada masyarakat.

“Ini salah satu tantangan kita di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, jadi memang kita harus berubah ke depan. Ini tantangan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Dedie meminta manajemen RSUD Kota Bogor terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam penanganan pasien gawat darurat. Ia menekankan pentingnya membangun sense of crisis di kalangan tenaga kesehatan agar mampu memberikan respons cepat pada masa-masa krusial atau golden hour.

“Jadi kalau mendapati pasien urgent atau emergency segera lakukan langkah apa yang bisa dilakukan,” katanya.

Dedie juga meminta layanan PSC Gesit 119 terus diperkuat sebagai sistem koordinasi penanganan kegawatdaruratan, sehingga pasien dapat segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kapasitas layanan tanpa harus menunggu lama.

Selain itu, ia mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan inklusif, termasuk penyediaan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta anak-anak.

Di bidang pendapatan daerah, Dedie mengingatkan Bapenda bahwa peningkatan penerimaan daerah menjadi kunci dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara kepada Satpol PP Kota Bogor, ia meminta adanya penyegaran personel di lapangan sekaligus memperkuat penegakan peraturan daerah. Menurutnya, setelah sosialisasi dilakukan secara maksimal, kini diperlukan tindakan yang lebih tegas melalui penerapan sanksi maupun tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggar Perda.