Sekolah Negeri Sepi Peminat; Populasi Anak Berkurang atau Kepercayaan Orang Tua yang Hilang?

Oleh: Pietra Kharisma

Jelang hari kemerdekaan, Indonesia justru semakin alami krisis pendidikan yang tiada ujungnya. Fenomena minimnya siswa baru di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) pada tahun ajaran 2026/2027 bukan sekadar persoalan administrasi. Beberapa Sekolah Dasar Negeri hanya menerima dua atau tiga siswa, bahkan ada yang sama sekali tidak memperoleh peserta didik baru. Pemerintah pun mulai membahas opsi regrouping atau penggabungan sekolah sebagai solusi efisiensi.

Sebagian penyebabnya memang bersifat demografis. Angka kelahiran terus menurun, banyak wilayah mengalami penuaan penduduk, sementara urbanisasi menyebabkan perpindahan keluarga muda ke kawasan permukiman baru. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kependudukan selama puluhan tahun, tingginya biaya hidup, dan sulitnya mendapati kesejahteraan jadi alasan banyak pasangan untuk menunda bahkan enggan memiliki anak. Tapi, faktor-faktor tersebut bukan penyebab tunggal akar masalah.

Ada fakta yang jauh lebih menarik sekaligus memilukan, yakni bergesernya preferensi masyarakat terhadap sekolah yang memberikan pendidikan agama lebih kuat. Tidak sedikit orang tua rela mengeluarkan biaya lebih besar demi memasukkan anak-anak mereka ke sekolah Islam terpadu, pesantren, atau lembaga pendidikan yang menekankan ibadah, Al-Qur’an, dan pembentukan akhlak.

Pilihan yang demikian menunjukkan bahwa keresahan terbesar orang tua hari ini bukan lagi semata-mata kualitas akademik. Tapi para orang tua hari ini merasa lebih butuh tempat yang mampu menjaga anak-anak dari derasnya arus kerusakan moral. Meningkatnya perundungan, tawuran antarpelajar, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pergaulan bebas, hingga berbagai bentuk kenakalan remaja membuat banyak orang tua merasa bahwa kurikulum pendidikan yang dihidangkan pemerintah hari ini tidak lagi cukup menjadi solusi masa depan anak-anak. Mirisnya, persoalan ini sering dijawab sebatas dengan perubahan kurikulum. Padahal sejarah pendidikan Indonesia menggurat fakta bahwa kurikulum telah berulang diganti, tapi problem moral generasi justru terus bertambah dalam bentuk yang lebih kompleks. Ini menunjukkan akar persoalan pendidikan tidak hanya ada pada desain kurikulum. Sebab, Kerusakan yang terjadi sesungguhnya bersifat sistemik.

Sistem sekuler-liberal yang diadopsi pemerintah hari ini sukses memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik sehingga pendidikan lebih diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif secara ekonomi daripada manusia yang memiliki kepribadian yang kokoh. Akibatnya, pendidikan agama sering diposisikan sebagai pelengkap, bukan fondasi pembentukan karakter. Sehingga menjadi hal yang wajar, ketika pada akhirnya banyak orang tua berbondong-bondong mencari “oase” di sekolah-sekolah yang menjadikan agama sebagai dasar inti pendidikan. Mereka berharap anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki rasa takut kepada Allah, menjaga kehormatan diri, menghormati orang tua, serta mampu membedakan yang halal dan haram.

Hanya saja, selama sistem yang melahirkan berbagai kerusakan hari ini tetap dipertahankan oleh para pemangku kebijakan, sekolah-sekolah berbasis agama pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, bukan solusi utuh yang menyeluruh. Kerusakan budaya, media, lingkungan sosial, hingga kebijakan negara tetap akan memberikan tekanan besar terhadap proses mendidik generasi muda.

Islam sebagai ideologi memiliki pandangan yang memuaskan akal manusia; pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus pilar utama peradaban. Oleh karenanya, negara dalam aturan Islam memikul tanggung jawab penuh untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan gratis bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Negara tidak sekadar membangun gedung sekolah, tapi juga memastikan lahirnya generasi yang memiliki kepribadian Islam yang beradab kepada Tuhan-nya, kepada sesamanya dan kepada alam semesta, sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejarah peradaban Islam membuktikan mampu melahirkan ulama-ulama hanif, para ilmuwan yang paling berpengaruh bagi dunia, para dokter, insinyur, hingga ahli matematika, dan para pemimpin yang memiliki integritas moral tinggi. Sebab, sistem kepemerintahan Islam kala itu menyuguhkan kurikulum pendidikan yang dibangun di atas akidah Islam sehingga seluruh proses pendidikan diciptakan untuk membentuk kepribadian Islam tanpa mengabaikan penguasaan sains dan teknologi. Negara juga bertanggung jawab menyediakan guru-guru yang berkualitas dan amanah, sarana pendidikan yang memadai, serta pembiayaan yang menjamin setiap warga memperoleh hak pendidikan secara adil dan optimal.

Karena itu, kesadaran masyarakat tidak boleh berhenti pada keinginan menyelamatkan anak-anaknya secara individual melalui pemilihan sekolah. Melainkan kesadaran tersebut perlu ditingkatkan menjadi kesadaran politik bahwa berbagai kerusakan yang mengancam generasi muda merupakan konsekuensi dari sistem kehidupan yang diterapkan. Selama sistem sekuler-liberal-kapitalisme tetap menjadi fondasi kehidupan, berbagai problem pendidikan akan terus muncul berulang dan beragam.

Di sinilah pentingnya masyarakat memahami politik dalam kacamata Islam, agar kesadaran memahami akar persoalan demi perubahan sistemik menuju penerapan Islam secara menyeluruh dapat diperjuangkan. Sebab yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar sekolah islam yang lebih diminati, melainkan sistem kehidupan yang benar-benar mampu melahirkan generasi beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan siap membangun peradaban yang diridhai Allah SWT. Wallahu’alam bishowab.